Kuatkan Solidaritas, Forsi LHK Sulsel Gelar Temu Pejabat Fungsional 

MAKASSAR - Pertemuan Forum Fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan (FORSI LHK SULSEL) dilaksanakan di Aula SMK Kehutanan Negeri Makassar, pada Selasa, 20 Juni 2023. 

Dalam sambutannya, Mustari Tepu, Ketua Panitia temu forum fungsional menyampaikan bahwa perhelatan ini digelar untuk mengokohkan rasa solidaritas sesama pejabat fungsional LHK Sulsel. 

Baca juga: Aktivis HAM Prihatin Lihat Kondisi Helmut Hermawan, Buntut Kriminalisasi Pengusaha Tambang VS Cukong Besar

"Pertemuan pejabat fungsional LHK Sulsel mendukung implementasi Indonesia's Folu Net Sink 2030. Sekaligus menjalankan mandat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional menuju Indonesia Emas 2045, " beber Mustari Tepu, Ketua Panitia Temu Forsi LHK Sulsel 2023.

Senada hal tersebut Koordinator Wilayah Satker UPT LHK Sulsel dalam pertemuan ini menyampaikan bahwa program reformasi birokrasi yang telah menghasilkan perubahan dalam tata kelola manajemen ASN berbasis meritokrasi. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta peraturan turunannya. 

Baca juga: DPD GMPRI DKI Jakarta, Desak KPK Segera Periksa Cak Imin Dalam Kasus Kardus Durian

Dengan begitu mendorong ASN menjadi sebuah profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya. Selain itu mereka wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. 

"Disadari tuntutan kualitas tenaga kerja khususnya ASN makin harí makin meningkat. Tuntunan mutu yang kian menjadi sorotan dalam dunia usaha. Persaingan yang semakin besar membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai. Olehnya itu, diharapkan para Satker/UPT/UPTD untuk memenuhi tuntutan tersebut meski secara kualitas dan kuantitas masih perlu pembinaan lebih lanjut, " lanjut Dr. Darhamsyah, Kepala P3E Sulawesi dan Maluku . 

Baca juga: Menteri Keuangan Tanggung Jawab Atas Korupsi Kolektif Pajak, PEPS : Perusahaan Penyuap Tidak Tersentuh Hukum

"Upaya penting dalam transformasi tersebut dilakukan melalui transformasi SDM aparatur dengan lahirnya PermenpanRB Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, " tambahnya. 

Di mana dalam peraturan tersebut memberikan arah dan ruang kepada pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas yang lebih agile dan dinamis. "Namun demikian perubahan tata kelola Jabatan Fungsional ini lebih mendorong peningkatan kinerja Pejabat Fungsional untuk mencapai predikat kinerja sesuai dengan ekspektasi organisasi, " terang Darhamsyah yang juga aktif sebagai Leadership and eco-life coach. 

Baca juga: Upah Murah Jangkiti Oknum Pengusaha Bali, Gung De: Pemerintah Wajib Tindak Tegas Upaya Perbudakan

Ditambahkannya pula bahwa dalam menghadapi tantangan multidimensi era digital, terutama dalam layanan sektor publik, diperlukan transformasi. Transformasi melalui pendekatan sistem dengan membentuk Smart Government, organisasi yang fleksibel. 

"Simplifikasi proses bisnis yang kompleks menjadi sederhana. Hal tersebut sedapat mungkin terotomatisasi, melalui adopsi teknologi informasi, seperti: Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (Al), Big Data, dan Blockchain, " terangnya. 

Baca juga: Demo Anarkis di Kantor Gubernur, Satpol PP Sulsel: Minta Polda Sulsel Selidiki dan Tangkap Pelaku Pengrusakan dan Kekerasan

"Manajemen ASN dalam Era New Normal dengan SDM Smart ASN yang berintegritas, profesional, kompeten, dan berkemampuan IT baik. Hal tersebut sedapat mungkin terlaksana sefleksibel mungkin melalui flexible work arrangement, sehingga bisa bekerja dari manapun tanpa harus selalu berada di kantor-kantor, " pungkasnya. 

Temu Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ini menghadirkan Drs. Abdul Salam Gassing, M. H., Narasumber dari Kantor Regional IV BKN Makassar. Abdul Salam mengantarkan materi: Dinamika Jabatan Fungsional Pasca berlakunya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. 

Materi kedua disampaikan oleh Ir. Jusman, Kepala BBKSDA Sulsel, dengan materi, pengembangan karir pejabat fungsional. 

Hadir pula Kepala Dinas LHK Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala UPT Lingkup KLHK Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala UPT KPH Lingkup Dinas LHK Provinsi Sulawesi Selatan serta para peserta Pejabat Fungsional lingkup LHK Sulsel. 

Sebelum pemilihan ketua forsi periode berikutnya, dilakukan pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART.). 

Baca juga: Sekjen Gema Kosgoro Dukung Mahfud MD Bongkar Praktek Korupsi di Negeri ini

Pemilihan ketua Forsi LHK menetapkan Sudirman Sultan, sebagai Ketua Forsi LHK Sulsel periode 2023-2025. 

Muh. Ilyas, Kepala SMK Kehutanan Negeri Makassar menyerahkan Pataka kepada ketua Forsi terpilih. 

"Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Mari kita bekerja bersama untuk mewujudkan forum kita ini lebih solid dan bermanfaat bagi kita semua, " pungkas Sudirman Sultan, Ketua Forsi LHK Sulsel yang baru.